KPU: Daerah tetapkan hasil pilkada usai putusan dismissal dibaca
Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memerintahkan jajarannya di daerah untuk segera menetapkan hasil Pilkada Serentak 2024. Hal itu terungkap dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dibacakan terkait dengan tidak dikabulkannya gugatan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHPU) pada Selasa (4/2) dan Rabu (5/2).
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan, keputusan tersebut diambil sehari setelah putusan pemberhentian dibacakan, yakni pada 5 Februari 2025.
“Pembacaan putusan MK bagi yang tidak melanjutkan sudah ditetapkan H plus 1,” kata Afifuddin saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis.
Afifuddin bertujuan untuk menentukan calon kepala daerah hasil keputusan penganugerahan yang akan diselesaikan hari ini.
Di sisi lain, ia mengaku tidak mengetahui apakah ada kejadian tertentu yang menyebabkan KPU daerah belum menetapkannya hingga saat ini.
“Kalau ada kejadian khusus pun saya belum tahu. Faktanya kami sudah mengirim surat “Pada semua tingkatan akan menggelar keputusan paripurna sehari setelah pembacaan,” terangnya.
Selain itu, Afifuddin meminta KPU daerah untuk menyampaikan surat keputusan (SK) kepada DPRD usai menetapkan calon presiden masing-masing daerah.
“Sehari setelah putusan KPU, kami meminta teman-teman di KPU untuk mengirimkan surat ke DPRD,” kata Afifuddin.
Diketahui, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan penolakan pada 4-5 Februari 2025 yang menghasilkan kelanjutan 40 perkara. Tahap pengujian dan 270 kasus lainnya gagal.
Secara total, 270 perkara yang berakhir dengan kegagalan meliputi 227 perkara yang dinyatakan tidak dapat diterima, 29 perkara yang dinyatakan ditarik, delapan perkara ditinggalkan, dan enam perkara yang tidak berada dalam yurisdiksi Pengadilan.Putusan tidak dapat diterima karena kandidat dan lamarannya tidak memenuhi persyaratan formal. Sebagian besar kasus yang ditolak adalah karena kandidat tidak memiliki status hukum untuk mengajukan klaim.
Perintah untuk mencabut keputusan tersebut mengikuti permintaan pencabutan yang diajukan oleh pemohon dalam kasus sebelumnya. Keputusan tersebut dibatalkan karena penggugat dan kuasa hukumnya tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah.
Sementara itu, putusan untuk mengeluarkan putusan tersebut tidak dapat diterima karena permohonan pemohon ternyata tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi. Obyek sengketa haruslah keputusan KPU terkait hasil pemilihan daerah, tetapi para kandidat, antara lain, sebenarnya menyerang rekor.
Selain itu, sebanyak 40 perkara masih berproses di MK dan akan diputus di tahap pembuktian, yakni tiga perkara perselisihan antargubernur, tiga perkara perselisihan antarwali kota, dan 34 perkara perselisihan antarbupati.
Bukti ditetapkan pada tanggal 7-17 Februari 2025. Semua masalah yang belum terpecahkan akan diputuskan pada tanggal 24 Februari 2025.
