Bawaslu minta jajaran kuatkan demokrasi lewat siber saat efisiensi
Jakarta – Totok Hariyono, anggota Bawaslu RI, meminta kepada para pengawas untuk menggunakan teknologi siber sebagai salah satu cara untuk memperkuat demokrasi di tengah situasi efisiensi anggaran.
“Menjadi burung nuri bukanlah hasil dari efisiensi,” ujar Totok dalam pernyataannya di Jakarta, hari Senin.
Meski dengan dana yang terbatas, edukasi penguatan demokrasi masih bisa disampaikan melalui internet.
Dia juga tidak bisa menyangkal bahwa dunia maya telah menjadi bagian kehidupan setiap individu di masa digital ini. Menurutnya, pada era ini, yang sebenarnya tidak terlihat adalah massa riil, sama seperti massa di dunia digital.
Selain itu, Totok juga menyatakan bahwa banyak masyarakat yang mencari informasi, belajar, dan bahkan terpengaruh oleh informasi yang tersebar di internet.
Perlu kita fokus ke depan adalah, bagaimana meningkatkan demokrasi melalui dunia digital,” kata Epictoto dia.
Dia juga meminta jajaran pengawas untuk tidak merendahkan diri dengan hanya bekerja pada saat tertentu. Sebaliknya, Bawaslu perlu terus memberikan pendidikan, memperkuat demokrasi, meskipun menghadapi kendala efisiensi.
Pada tahun anggaran 2025, Kementerian Keuangan akan melakukan efisiensi belanja K/L sebesar Rp256,1 triliun.
Ini sesuai dengan Perintah Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang ditegaskan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK. Februari 2025.
Dalam konteks ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kepada para menteri/pimpinan lembaga untuk melakukan penelusuran rencana penghematan pengeluaran di K/L.
Efisiensi ini mencakup pengeluaran operasional dan nonoperasional di semua kementerian/lembaga. Meskipun begitu, Menkeu mengklarifikasi bahwa rencana penghematan tersebut tidak akan dilakukan pada anggaran untuk pegawai maupun bantuan sosial.
